Kategori: Politics

Deteksi9 – Surabaya – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa kuat dalam Agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur. Bukan hanya antar kader, kehangatan juga terjalin di antara para tamu undangan, mulai dari para kiai hingga perwakilan partai politik lain yang hadir.

Pemandangan menarik terlihat di deretan kursi paling depan. Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin tampak duduk berdampingan dengan mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar. Keduanya terlihat santai, sesekali berbincang ringan, mencerminkan hubungan yang cair dan penuh kekeluargaan.

Momen itu tak luput dari perhatian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam acara yang digelar di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12/2025) malam, Gus Muhaimin secara khusus menyapa dua tokoh NU tersebut dengan gaya khasnya yang penuh canda.

“Wabilkhusus Al Mukarrom KH Marzuki Mustamar, maturnuhun kiai bimbinganipun. Bapak Hakim Mahfudz Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin. Arus kuat atau arus lemah ini,” ujar Gus Muhaimin, yang langsung disambut tawa para tamu undangan.

Candaan itu berlanjut. “Karena yang saya dengar arus jalan tengah. Yang tidak tahu jangan ikut-ikut,” tambahnya, kembali memancing gelak tawa di ruangan.

Gus Muhaimin kemudian meluruskan maksud ucapannya. Menurutnya, istilah “arus jalan tengah” yang ia sebut bukan soal arah politik tertentu, melainkan semangat kebersamaan dan kesejukan yang selama ini ditunjukkan para tokoh NU di Jawa Timur.

“Ini maksudnya arus itu semangat,” ujarnya singkat.

Suasana cair dan penuh canda itu menegaskan bahwa Muswil PKB Jatim bukan sekadar forum politik, tetapi juga ruang silaturahmi yang merekatkan hubungan antar tokoh dan elemen bangsa.

Dalam forum itu Gus Muhaimin mengatakan karakteristik orang Jawa Timur begitu kuat, sehingga menjadi patron politik nasional. Salah satunya katakter itu yakni terbuka dengan siapa saja. “Kalau ada orang Jawa Timur ngak terbuka, itu sebenarnya bukan Jawa Timur,” katanya.

Ia mengakui, bahwa dirinya juga memiliki karakter yang terbuka dan apa adanya. Gus Muhaimin akan mengatakan apapun yang ia pikirkan, sehingga sering kali banyak yang viral.

“Saking terbukanya, pidato saya dimana-mana diedit sama sekjend. Jangan ini, jangan itu, setiap mau pidato, hati-hati ini live. Akhirnya hilang karakter saya yang ngomong apa adanya. Hidup dalam tekanan,” candanya.

Surabaya – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa kuat dalam Agenda Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Jawa Timur. Bukan hanya antar kader, kehangatan juga terjalin di antara para tamu undangan, mulai dari para kiai hingga perwakilan partai politik lain yang hadir.

Pemandangan menarik terlihat di deretan kursi paling depan. Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin tampak duduk berdampingan dengan mantan Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar. Keduanya terlihat santai, sesekali berbincang ringan, mencerminkan hubungan yang cair dan penuh kekeluargaan.

Momen itu tak luput dari perhatian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Dalam acara yang digelar di Hotel JW Marriott Surabaya, Jumat (19/12/2025) malam, Gus Muhaimin secara khusus menyapa dua tokoh NU tersebut dengan gaya khasnya yang penuh canda.

“Wabilkhusus Al Mukarrom KH Marzuki Mustamar, maturnuhun kiai bimbinganipun. Bapak Hakim Mahfudz Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin. Arus kuat atau arus lemah ini,” ujar Gus Muhaimin, yang langsung disambut tawa para tamu undangan.

Candaan itu berlanjut. “Karena yang saya dengar arus jalan tengah. Yang tidak tahu jangan ikut-ikut,” tambahnya, kembali memancing gelak tawa di ruangan.

Gus Muhaimin kemudian meluruskan maksud ucapannya. Menurutnya, istilah “arus jalan tengah” yang ia sebut bukan soal arah politik tertentu, melainkan semangat kebersamaan dan kesejukan yang selama ini ditunjukkan para tokoh NU di Jawa Timur.

“Ini maksudnya arus itu semangat,” ujarnya singkat.

Suasana cair dan penuh canda itu menegaskan bahwa Muswil PKB Jatim bukan sekadar forum politik, tetapi juga ruang silaturahmi yang merekatkan hubungan antar tokoh dan elemen bangsa.

Dalam forum itu Gus Muhaimin mengatakan karakteristik orang Jawa Timur begitu kuat, sehingga menjadi patron politik nasional. Salah satunya katakter itu yakni terbuka dengan siapa saja. “Kalau ada orang Jawa Timur ngak terbuka, itu sebenarnya bukan Jawa Timur,” katanya.

Ia mengakui, bahwa dirinya juga memiliki karakter yang terbuka dan apa adanya. Gus Muhaimin akan mengatakan apapun yang ia pikirkan, sehingga sering kali banyak yang viral.

“Saking terbukanya, pidato saya dimana-mana diedit sama sekjend. Jangan ini, jangan itu, setiap mau pidato, hati-hati ini live. Akhirnya hilang karakter saya yang ngomong apa adanya. Hidup dalam tekanan,” candanya. (il)

Surabaya – Lembaga survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) merilis kepuasan warga Jawa Timur terhadap kinerja 1 tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hasilnya, mayoritas warga Jatim puas kinerja Prabowo-Gibran.

Direktur ARCI, Baihaki Sirajt membeberkan 82,2% responden warga Jawa Timur mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran selama satu tahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

“Mayoritas warga Jatim puas, dengan angka 82,2 persen. Sementara 12,9 persen mengaku tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab,” kata Baihaki di Surabaya, Selasa (21/10/2025).

Baihaki menyebut ada sejumlah program Prabowo yang mendapat kepuasan tinggi di masyarakat. Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Program MBG ini mendapat kepuasan tertinggi dibanding program lainnya. 86,1 persen responden puas atas program MBG. Sementara 11,1 persen mengaku tidak puas, dan 2,8 persen tidak menjawab,” jelasnya.

“Para responden ini berharap agar program MBG ini diperluas sasaran penerimanya, dan memperbaiki sistem distribusi MBG agar lebih baik,” tambahnya.

Baihaki kemudian membeberkan warga Jatim puas dengan kebijakan Prabowo-Gibran melakukan efisiensi anggaran agar tepat sasaran. Sebanyak 83% responden puas, 14,6% tidak puas, dan 2,4% tidak menjawab.

Selanjutnya, di bidang Lumbung Pangan/Swasembada Pangan di era Prabowo, sebanyak 78,6% warga Jatim puas. Sedangkan 18% tidak puas, dan 3,4% tidak menjawab.

Di bidang infrastruktur, responden juga puas atas komitmen Prabowo-Gibran dalam melanjutkan pembangunan. Sebanyak 75,8% puas, 17,3% tidak puas, dan 6,9 tidak menjawab.

Lalu di bidang kemandirian energi, 75,5% warga Jatim puas atas kebijakan Prabowo-Gibran. Sementara 18,1% mengaku tidak puas, dan 6,4% tidak menjawab.

Sedangkan program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih, lanjut Baihaki, kepuasannya belum optimal. Di mana Sekolah Rakyat jumlah responden yang puas sebesar 70,4%. Lalu Kopdes Merah Putih kepuasannya berada di angka 68,2%.

“Responden menilai program Sekolah Rakyat dan Kopdes Merah Putih masih belum optimal, dan perlu evaluasi,” tambahnya.

Survei ARCI dilakukan di 38 kabupaten/kota se Jatim pada 7-17 Oktober 2025. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling. Total responden sebanyak 1.200 dengan margin of error sebesar 2,8% pada tingkat kepercayaan di angka 95%. (il)

Deteksi9-SURABAYA-23 SEPTEMBER 2025-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan Jawa Timur mendukung penuh Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dicanangkan pemerintah pusat.

Hal itu dinyatakan Gubernur Khofifah saat mendampingi Menteri Pertanian RI dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar di Taman Mundu, Surabaya, Selasa (23/9)

Sebagai wujud komitmen tersebut, hingga 23 September 2025, total sebanyak 828 titik GPM digelar di Jatim demi menjaga stabilitas harga serta memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat

“Ini adalah wujud nyata upaya kita untuk menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Total ada 828 titik GPM digelar di seluruh penjuru Jatim,” kata Khofifah.

Sebanyak 828 titik tersebut digelar secara sinergi dengan rincian 222 titik di kantor kecamatan, 212 titik di Koramil, dan 378 titik di kantor Polsek, dan 16 titik lokasi lainnya dengan kuantum setiap titik 3 Ton yang merupakan inisiasi Perum Bulog Kanwil Jatim.

“Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog agar stabilitas harga bahan pokok bisa terwujud dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi masyarakat bisa kita laksanakan,” imbuhnya.

Untuk GPM di Taman Mundu Surabaya, Bulog Jatim menyediakan beras SPHP kemasan 5 kilogram seharga Rp 55.000 dengan total pasokan 10 ton.

Selain itu, tersedia Minyak Kita minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp15.000 sebanyak 756 liter, gula pasir GMM kemasan 1 kilogram seharga Rp17.500 sebanyak 260 kilogram, serta komoditas lain yang dijual di bawah harga pasar.

Kehadiran pangan murah ini tidak hanya meringankan beban rumah tangga, tetapi juga menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan potensi gejolak harga.

Khofifah menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata pemerintah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan secara merata.

Jawa Timur sendiri memiliki produksi beras melimpah. Dari Januari hingga September 2025, produksi gabah mencapai 8,82 juta ton Gabah Kering Giling (setara 5,1 juta ton beras), sementara kebutuhan beras di provinsi ini diperkirakan 3,43 juta ton, sehingga surplus lebih dari 1,67 juta ton.

Meski demikian, berdasarkan data Dashboard SPHP Bulog periode 1 Januari – 22 September 2025, realisasi penyaluran beras SPHP Jatim mencapai 47.560.905 kilogram dari target hingga akhir tahun 189.740.322 kilogram atau setara 25,07 persen.

“Produksi beras harus diikuti distribusi cepat dan merata. Saya mengimbau seluruh pihak, mulai Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga pemerintah kabupaten/kota, untuk mempercepat penyaluran beras SPHP melalui pedagang pengecer, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Outlet Pangan Binaan, Rumah Pangan Kita, dan swalayan atau toko modern yang tidak menjual grosir. Maksimalkan juga aplikasi Klik SPHP agar distribusi lebih cepat, tepat sasaran, dan transparan,” ujar Khofifah.

Gubernur juga menekankan bahwa Gerakan Pangan Murah selaras dengan peran Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nusantara dan penopang ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 tercatat 3,09 persen, tertinggi di Pulau Jawa, dengan realisasi investasi tumbuh 7,2 persen, serta kinerja ekspor Juli 2025 meningkat 20,96 persen setara 0,51 miliar USD.

Stabilitas harga bahan pokok menjadi fondasi penting agar capaian ekonomi ini berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.

“Pemprov Jatim konsisten menyelenggarakan pasar murah di berbagai kabupaten dan kota. Pasar murah yang kita lakukan selalu mendapat sambutan antusias masyarakat, menunjukkan kebutuhan yang nyata sekaligus bukti kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” tutur Khofifah.

Upaya ini juga berdampak positif pada pengendalian inflasi. Berdasarkan data BPS Jatim, inflasi Agustus 2025 tercatat 2,17 persen (year-on-year) dengan deflasi bulanan 0,10 persen, menandakan harga bahan pokok relatif terkendali.

Khofifah menutup dengan optimisme bahwa Gerakan Pangan Murah harus menjadi ekosistem berkelanjutan dari desa hingga kota.

Sementara itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Jawa Timur atas pencapaian provinsi ini sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras tertinggi secara nasional.

Menurutnya, ketersediaan dan keterjangkauan pangan merupakan prioritas utama bagi seluruh masyarakat Indonesia, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar masyarakat benar-benar terbantu.

“Bapak Presiden menaruh perhatian khusus pada Jawa Timur dan meminta seluruh pihak untuk mendukung provinsi ini,” katanya

Mentan juga mnyampaikan bahwa hampir seluruh permintaan Gubernur Jawa Timur telah direalisasikan, kecuali distribusi beras SPHP yang tengah diperbaiki.

“Pinwil Bulog Jatim harus memastikan tidak ada lagi keluhan terkait SPHP, dan alokasi beras harus sesuai kebutuhan setiap kabupaten dan kota. Kita semua adalah pelayan rakyat, dan saya minta Dirut Bulog melaporkan distribusinya secara harian,” ujarnya.

“Terima kasih Ibu Gubernur juga saya sampaikan kepada Pangdam, Kapolda, dan Kajati atas support yang telah diberikan,” tandasnya.

Turut hadir di kegiatan ini, Jajaran pejabat dilingkungan Kementerian Pertanian RI, Jajaran Forkopimda Jawa Timur, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, Dirut Perum Bulog beserta pimpinan wilayah Bulog Jatim, jajaran Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim, dan seluruh undangan yang terhubung melalui daring di seluruh Jawa Timur mulai dari Pemda, Kodim, Polres dan Kejari.(il)

Deteksi9-TULUNGAGUNG, 27 AGUSTUS 2025-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali menyalurkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan zakat produktif senilai total Rp 6,1 miliar bagi masyarakat Tulungagung. Penyaluran dilakukan di Pendopo Kabupaten Tulungagung, Selasa (26/8).

Berbagai bansos dan yang disalurkan Gubernur Khofifah, yakni ASPD kepada 124 orang penerima berupa uang Rp3.600.000/tahun dan Sembako. Penyerahan Alat Bantu Mobilitas Lansia dan Penyandang Disabilitas sebanyak 31 unit senilai Rp165.234.000.

Penyerahan Bansos PKH Plus kepada 927 Keluarga penerima berupa uang Rp2.000.000 /Tahun dan Sembako. Penyerahan BLT Buruh Pabrik Rokok kepada 857 orang penerima berupa uang Rp1.325.900 / Tahun dan Sembako. Penyerahan Bantuan KIP PUTRI & KIP PPKS JAWARA berupa uang Rp3.000.000 dan Sembako

Penyerahan Bantuan Program Pemberdayaan BUM Desa kepada 4 penerima, Desa Berdaya kepada 3 penerima, dan Program Jatim Puspa kepada 3 penerima.

Untuk BUMDESA diantaranya, Desa Bolorejo, Kecamatan Kauman sebesar Rp 100.000.000, Desa Sidorejo, Kecamatan Kauman sebesar Rp 100.000.000, Desa Bangoan, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp 100.000.000 dan Desa Kromasan Kecamatan Ngunut sebesar Rp 100.000.000

Kemudian kategori Desa Berdaya, yakni Desa Bangunjaya, Kecamatan Pakel sebesar Rp100.000.000, Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo sebesar Rp100.000.000, Desa Samir, Kecamatan Ngunut sebesar Rp100.000.000.

Lebih lanjut kategori Jatim Puspa, yakni Desa Majan, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp 130.625.000, Desa Podorejo, Kecamatan Sumbergempol sebesar Rp83.500.000 dan Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru sebesar Rp60.000.000.

Penyerahan Bantuan Operasional Pendamping PKH Plus berupa uang Rp900.000 / Triwulan dan Sembako. Penyerahan Tali Asih bagi Tagana berupa uang Rp750.000 / Triwulan dan Sembako

Penyerahan Tali Asih kepada TKSK berupa uang Rp1.500.000 / Triwulan dan Sembako, Penyerahan Zakat Produktif kepada Pedagang Ultra Mikro 50 orang penerima.

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa bantuan ini diharapkan mampu menjadi bantalan sosial dan ekonomi bagi masyarakat Tulungagung.

“Kami berharap bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan dampak positif bagi penerima maupun keluarganya,” ujarya.

Khofifah juga berpesan agar bansos yang diberikan dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, salah satunya judi online.

“PPATK mengatakan kira-kira ada 9 ribu lebih data yang terkonfirmasi di Jatim dan nilainya Rp 53 miliar. Jadi saya pesan bansos jangan dipakai judi online,” ungkapnya.

“Manfaatkan bansos sesuai pemenuhan kebutuhan karena kita berharap menjadi bantalan sosial dan bantalan ekonomi bagi masyarakat di Tulungagung,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan permasalah perlu peran serta seluruh stakeholder dan masyarakat. Maka, menjawab tantangan tersebut, masalah sosial pemerintah Tulungagung akan melakukan berbagai program sosial bagi masyarakat Tulungagung.

“Alhamdulillah dibantu berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah provinsi Jatim sekaligus menyampaikan terima kasih atas bantuan sosial dan apresiasi kepada pilar-pilar sosial yang berkontribusi menangani masalah sosial di Kabupaten Tulungagung,” pungkasnya.(il)

Deteksi9-BLITAR, 26 AGUSTUS 2025 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan zakat produktif untuk masyarakat ekonomi rentan Blitar di Pendopo Kabupaten Blitar, Selasa (26/8). Tak tanggung-tanggung, bansos dan zakat produktif yang disalurkan mencapai Rp 5,7 miliar.

“Alhamdulillah bansos dan zakat produktif terus kita salurkan. Semoga dapat menjadi penguatan sosial ekonomi masyarakat Blitar,” kata Gubernur Khofifah.

Beberapa bansos yang disalurkan Gubernur Khofifah, antara lain bantuan sosial PKH Plus, bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD), bantuan permakanan, bantuan alat bantu disabilitas, bantuan KIP Eks PPKS Jawara, bantuan BLT buruh pabrik rokok, taliasih bagi pilar-pilar sosial, BUMDesa dan penyerahan Zakat Produktif kepada Pedagang Ultra Mikro.

Disampaikan Gubernur Khofifah, penyaluran bantuan sosial itu merupakan bentuk akuntabilitas publik dalam penyaluran bantuan yang keseluruhannya dikelola Pemprov Jatim.

“Tolong bansos yang diterima dipergunakan sebaik mungkin sesuai kebutuhan. Jangan dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi judi online,” tuturnya.

“PPATK mengatakan kira-kira ada 9 ribu lebih penerima manfaat di Jatim yang terkonfirmasi bansosnya diindikasikan untuk judol. Dan total nilainya Rp 53 miliar. Jadi saya pesan bansos jangan dipakai judi online. Manfaatkan bansos sesuai pemenuhan kebutuhan,” imbuhnya.

Bantuan sosial merupakan salah satu wujud perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada masyarakat.

“Kami berharap bantuan ini bisa tepat sasaran, tepat manfaat, serta memberikan dampak positif bagi penerima maupun keluarganya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Khofifah mengucapkan terima kasih kepada seluruh Forkompinda yang menjadi penguat utamanya pilar-pilar sosial yang menjadi lini terdepan menjangkau masyarakat desil 1-2.

Sebab, kata Khofifah, per 1 September BPS turun melakukan sensus dan sangat menentukan data peringkat kesejahteraan dan kemiskinan.

“Saya minta tolong bupati dan wakil bupati serta seluruhnya memastikan karena pertanyaan BPS sederhana seminggu kemarin makan apa, lauknya apa,” ungkapnya.

Dengan semangat kolaborasi, Khofifah mengatakan pentingnya menyatukan tekad untuk menghadapi tantangan kesejahteraan sosial dan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Salah satunya, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan untuk saling berbagi dan membantu sesama.

“Bisa mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta kewirausahaan yang didukung oleh pilar-pilar sosial di Jawa Timur,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Blitar Rijanto mengatakan kegiatan bansos sangat strategis sangat bermanfaat bagi penerima dalam mendukung pemerintah. Tentu upaya gubernur targetnya mengentaskan kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem di Jatim.

“Pemkab Blitar melalui Catur Dharma berupaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Blitar,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Khofifah turut membagikan sembako dan bendera kepada 68 tukang becak di sekitaran pendopo kabupaten Blitar.(il)

Deteksi9-JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, pada Rabu 7 Mei 2025 lalu.

Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6419/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 27 April 2025, Nomor 6680/B-BM.02.01/SD/K/2025 tanggal 2 Mei 2025, dan Nomor 04092/R-AK.02.03/SD/K/2025 hal Rekomendasi Pengisian dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 365/KG.04, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 TAHUN 2025, serta Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 385 Tahun 2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dalam surat tersebut dijelaskan, pengisian jabatan bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. Evaluasi dan seleksi terhadap pejabat, dilakukan dengan melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pejabat terpilih disebut merupakan hasil seleksi berbasis integritas, kompetensi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika birokrasi dan kebutuhan masyarakat. Perombakan ini menjadi bagian dari konsolidasi internal dalam rangka reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada warga Jakarta.

Namun dalam proses seleksi 59 pejabat eselon II itu, terindikasi terdapat kecurangan atau skandal yang diduga dilakukan oleh salah satu Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang berinisial IM, serta Sekda DKI Jakarta yang berinisial MM. Keduanya diduga berkolaborasi telah meloloskan 20 orangnya dari 59 orang yang dilantik menjadi pejabat eselon II periode lalu.

“Ada sekitar 20 orang-an yang dilantik itu orangnya kader PDIP yang sekarang menjadi pimpinan di DPRD DKI yang berinisial IM, Dia berkolaborasi dengan Sekda DKI Jakarta berinisial MM, agar bisa meloloskan mereka tanpa sepengetahuan Gubernur. Sayang sekali Bapak Gubernur Pramono Anung tidak menyadari akan hal itu, karena beliau memang tidak tahu, ada permainan dibelakang itu,” kata salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi yang berkantor di balai kota, berinisial SW kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

SW pun mengaku mendapatkan informasi tersebut dari empat kader PDIP yang juga anggota DPRD DKI, berinisial IDM, PN, PS dan MS. Diketahui, jika perbuatan IM berdasarkan arahan dari kekasihnya yang berinisial DDY dan tangan kanannya DDY yang berinisial HMT.

Di Ketahui bahwa IM itu ditugaskan oleh DDY kekasihnya untuk berkolaborasi dengan Sekda MM supaya bisa naruh pejabat eselon II, agar bisa mengatur proyek dengan HMT yang bertugas sebagai Operator. Selain itu, pimpinan DPRD DKI yang juga kader PDIP yang berinisial IM ini di ketahui kerap memanggil seluruh kepala dinas, direktur utama BUMD DKI hingga kontraktor di ruang kerjanya untuk mengatur proyek, kemudian operatornya DDY yang berinisial HMT ini juga kerap di dampingi oleh staff Gubernur yang bernama UDN dan WSN terlihat sering mendatangi ruangan Sekda DKI Jakarta inisial MM. Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan yang berinisial IM ini juga diketahui bersama kekasihnya yang berinisial DDY juga berkolaborasi dengan Pimpinan KPK periode sekarang menekan Sekda MM, Para Kepala Dinas dan Dirut BUMD DKI Jakarta yang di paksa untuk menuruti seluruh kemauannya IM ini.

“IM dengan backup dari pimpinan KPK periode sekarang sering memanggil dan memaksa kepala dinas, direktur utama BUMD DKI Jakarta dan kontraktor ke ruangannya untuk ngatur proyek, bersama dengan operator Pacarnya yang berinisial DDY yaitu HMT dan UDN serta WSN selaku staff Gubernur DKI Jakarta sering terlihat main ke ruangan IM untuk melakukan kongkalikong dan sering juga terlihat main ke ruangan Sekda MM untuk berkoordinasi,” tuturnya.

Oleh karena itu, SW meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung harus lebih waspada dan hati-hati akan pelantikan pejabat eselon 3 dan eselon 4 berikutnya. Diduga komplotan tersebut akan ‘bermain’ kembali, untuk meloloskan sejumlah orang di lingkarannya.

“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di jajaran pejabat eselon 3 dan eselon 4 yang rencananya akan dilantik berikutnya, terutama untuk jabatan camat, lurah dan dinas teknis. Pak Gubernur Pramono harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari Pimpinan DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan IM, serta Sekda DKI Jakarta Marullah Matali.
[12/8, 08.46] munir munir Kompastv: 20 Kader PDIP jadi Pejabat Eselon II Hasil Main Curang, Ada Pimpinan DPRD Jakarta

Skandal 20 Kader PDIP Duduki Jabatan Strategis di Pemprov Jakarta

Pimpinan DPRD-Sekda DKI Jakarta Kongkalikong Loloskan Puluhan Kader PDIP jadi Pejabat Eselon II

Deteksi9-PASURUAN, 24 JULI 2025 -* Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jatim di Kebun Raya Purwodadi Kab. Pasuruan pada Rabu (23/7) malam. Yang mana kegiatan ini digelar tanggal 20-23 Juli 2025

Gubernur Khofifah memastikan provinsi Jawa Timur semakin siap, sigap dan tangguh dalam menghadapi bencana.

” Sebagian besar daerah di Jatim merupakan daerah rawan bencana maka saya menegaskan pentingnya optimalisasi penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana,” tegasnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatan kesadaran bersama atas pentingnya penanggulangan bencana, yang dikemas melalui pendekatan budaya sebagai sarana edukasi.

Ia pun optimistis Jawa Timur akan menjadi provinsi tangguh bencana, yang tidak hanya siap, tetapi juga sigap menghadapi setiap potensi ancaman, baik alam maupun non-alam.

“Kita optimis Jatim bisa jadi teladan dan pusat pembelajaran penanggulangan bencana di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Gerbang Baru Nusantara tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya,” urainya.

Tak hanya itu, secara khusus Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi kepada petugas BPBD dari seluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

Ia mengatakan, kesigapan, kecekatan, kerja keras dan dedikasi seluruh petugas BPBD menjadi salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. BPBD disebutnya menjadi garda terdepan yang dicari masyarakat saat terjadi bencana.

Ucapan apresiasi kepada seluruh petugas BPBD dirasakan tidaklah cukup. Untuk itu, ia mengajak seluruh undangan dan masyarakat bersama-sama berterima kasih dan mendoakan keselamatan seluruh petugas BPBD.

“Kawan-kawan semuanya semoga tetap sehat dan terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” ucap Khofifah.

“Ketika panjenengan berada di area bencana dan memberikan layanan kebencanaan, Insya Allah pahala dan jariyah panjenengan akan memudahkan kita menuju surganya Allah SWT,” imbuhnya.

Merespon Gubernur Khofifah, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana Dan Konflik Sosial Kemenko PMK RI Dr. Lilik Kurniawan mengapresiasi kesiapan Pemprov Jatim dalam mengantisipasi bencana melalui Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025.

Ia meyakini melalui seringnya latihan dan _upgrade_ pengetahuan dan ketrampilan semacam ini Jawa Timur akan memiliki budaya Tangguh Bencana.

“Guna mewujudkan budaya Tangguh Bencana juga diperlukan kolaborasi Top Down dan Bottom Up dari pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.

Top Down dimana Pemprov Jatim telah menyiapkan segala sarana prasarana dan segala kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Sedangkan Bottom Up, masyarakat harus menjadi masyarakat yang tangguh dengan memahami jenis bencana apa yang ada di sekitarnya.

“Saya harap budaya tangguh bencana sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Prov. Jatim Gatot Soebroto dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 440 orang peserta dari 37 Kab/Kota di Jatim kecuali Kota Mojokerto.

Melalui Gelar Peralatan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjaga kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kab/Kota, TNI/POLRI serta OPD terkait lainnya.

“Harapannya juga dapat melakukan pengecekan terhadap ketrampilan, upgrade kecakapan personil sekaligus kondisi peralatan yang dimiliki BPBD,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 ini digelar berbagai macam lomba yaitu Lomba Chainsaw, Lomba Penataan Logistik, Lomba Yel Yel, Lomba Pendirian Tenda, Lomba Jungle Rescue hingga Partisipan Terbaik. Di berbagai lomba tersebut ditetapkan BPBD Kab. Jember sebagai Juara Umum.

Yang juga spesial, BPBD Prov. Jatim menerima penghargaan dari Kemenko PMK RI atas komitmennya dalam menyelenggarakan Gelar Peralatan Kebencanaan selama dua tahun berturut-turut.(il)

Deteksi9-Surabaya-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur punya kantor yang berlokasi di Jalan Jemur Andayani I Surabaya. Kantor diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (18/7).

Bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan prasasti yang sekaligus menyatakan kantor ini resmi beroperasi.
Berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, kantor DPD RI Jawa Timur ini merupakan  hibah lahan Pemprov Jawa Timur, yang kemudian juga dibangunkan dengan menggunakan APBD Pemprov Jatim sebesar Rp16,277 miliar. Terdiri dari 2,5 lantai, gedung ini memiliki total bangunan sebesar 1.714,6 meter persegi.

(Kanto DPD RI Jawa Timur Dijalan Jemur Andayani 1 Surabaya)

Adanya kantor tersebut, diharapkan dapat membangun ke-Indonesia-an dari proses keseharian mereka, dari proses pola pikir mereka, penguatan akademik mereka,” terangnya.
Karakter para mahasiswa, sebut Gubernur Khofifah, merupakan karakter Indonesia dengan karakter daerah sebagai penguat. Sehingga nafas penyerapan aspirasi mereka berseiring dengan misi besar DPD RI.
“Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini akan memberikan manfaat bagi segala proses produktivitas DPD RI terutama yang berasal dari Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah.
“Sehingga membuat masyarakat semakin dekat dan mudah dalam menyalurkan aspirasinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bahwa Kantor DPD RI di Jawa Timur tidak hanya sekedar gedung. Namun juga bentuk nyata dari kolaborasi kelembagaan antara DPD RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Maka tentu atas nama DPD RI, kami semua mengucapkan apresiasi dan terima kasih luar biasa untuk Jawa Timur yang sudah secara terbuka, transparan, dan dengan inisiatif baik menghibahkan lahan dan pendanaannya.

(Foto 4 Anggota DPD RI dari Jawa Timur)
Ini mencerminkan keyakinan dan komitmen Jawa Timur akan peran DPD dalam kenegaraan,” ungkap Sultan.
DPD RI memiliki kantor di 35 provinsi Indonesia. Dari jumlah itu,  enam di antaranya merupakan kantor milik sendiri. Sedangkan, 17 kantor berstatus pinjam pakai dari pemerintah, dan 12 lainnya berstatus sewa. Sementara, tiga provinsi yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan masih dalam proses (il)

Deteksi9-GRESIK, 12 JULI 2025–Komitmen kuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali mendapat pengakuan nasional. Kali ini, penghargaan datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Abdul Kadir Karding kepada Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jumat (11/7).

Menurut Gubernur Khofifah, penghargaan ini bukan semata bentuk apresiasi, melainkan menjadi momentum meningkatkan dan menguatkan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI asal Jawa Timur. Bahwa dalam hal ini Jatim dinilai terdepan dalam melindungi pekerja migran.

“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali,” kata Khofifah.

Pemprov Jatim kata Khofifah, hingga saat ini menjadi provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan ke berbagai negara, terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.

Bahkan proyeksi dari Pusat Data dan Informasi BP2MI menunjukkan bahwa total penempatan PMI asal Jatim sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai 70.422 orang, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang berjumlah 69.594 orang.

Hal ini menjadikan Jatim sebagai daerah penyumbang tenaga kerja migran terbesar dan sekaligus menjadi tolok ukur praktik migrasi aman di tingkat provinsi.

“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi,” ucapnya.

Menurutnya sejauh ini, Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis bagi PMI. Mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai pelatihan kerja, hingga pemberdayaan purna migran dengan pelatihan wirausaha dan kemudahan akses KUR dari perbankan.

“Kita ingin agar hasil kerja keras para PMI itu tidak berhenti di remitansi. Lebih dari itu, kita ingin para PMI kita tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa. Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban,” tegasnya

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengapresiasi hadirnya program Desa Migran Emas yang dicanangkan Kementerian PPMI sebagai bentuk peningkatan dari program Desmigratif. Ia menyebut program ini sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.

“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Maka Desa Migran Emas ini kita sambut sebagai peluang besar membangun desa dari migrasi yang aman dan produktif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus membangun kolaborasi dalam pelindungan PMI.

“Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi aman,”

Deteksi9-SURABAYA -Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Dr Nur Basuki Minarno SH M Hum turut berkomentar terkait ramainya pemberitaan pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh KPK.

Khofifah diketahui diperiksa KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Prof Basuki menilai pemanggilan Gubernur Khofifah adalah sesuatu yang lumrah terutama karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau gubernur dimintai keterangan itu sangat wajar. Tapi yang perlu dicatat jikalau ada seseorang diperiksa sebagai saksi, belum tentu mereka terlibat,” tegas Prof Basuki pada media, Kamis (10/7/2025).

Dikatakannya, KPK dalam melakukan penyidikan tentu perlu memperoleh keterangan dari banyak sumber. Mulai dari saksi, ahli, atau keterangan tersangka. Pemeriksaan saksi ini sangat penting karena saksi inilah pihak yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa.

“Dan keterangan saksi itupun tidak berdiri sendiri karena nantinya akan dicocokkan dan dilihat apakah memiliki kesesuaian, berelevansi dengan data yang lain,” ujarnya.

Terlebih kasus ini konteksnya adalah dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur.

“Kalau gubernur tidak diperiksa ya akan menjadi aneh karena produknya pengeluaran anggaran kan pergub. Tapi kembali lagi yang ditekankan, tidak selalu yang diperiksa sebagai saksi adalah pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat,” imbuh Prof Basuki.

Lebih lanjut ia pun menegaskan kasus ini adalah kasus dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Yang mana kasusnya adalah terkait hibah pokok-pokok pikiran (pokir).

Dana hibah ini dialokasikan untuk menindaklanjuti pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang didapat dari hasil reses atau rapat dengar pendapat DPRD yang menjadi bahan pertimbangan atau dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pokir menjadi mekanisme penyaluran dana APBD untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD. 

“Prinsipnya dalam hukum pidana siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang dimintai tanggung jawab pidana. Dalam pemberian hibah pasti melibatkan eksekutif dengan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkannya APBD,” tegas Prof Basuki.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.

Para tersangka penerima suap itu terdiri dari 3 orang penyelenggara negara dan 1 orang staf penyelenggara negara. Sementara, dari 17 tersangka pemberi suap, 15 di antaranya adalah pihak swasta, sedangkan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.

“Jika kemudian dalam pelaksanaannya ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian daerah, maka pihak tersebutlah yang harus bertanggung jawab,” urainya.

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Administrasi Universitas Airlangga (Unair) Emanuel Sujatmoko. Ia optimistis masyarakat maupun pihak yang berwenang tak mudah tergiring opini dengan pernyataan saling serang yang dilontarkan para saksi dalam kasus ini.

“Karena APH dalam menentukan apakah itu peristiwa memuat unsur pidana atau tidak itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdiri dari alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Bukan atas penilaian ataupun asumsi dari seseorang atau saksi. Terlebih saksi yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam perkara tersebut,” urai Emanuel.

Diketahui, KPK melakukan pemeriksaan pada Gubernur Khofifah sebagai saksi terkait kasus dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

“Kami optimis Gubernur Khofifah menjalani pemeriksaan swbagai bentuk tanggung jawab, dan saya juga percaya seluruh pejabat di Jatim menaati dan menjalankan prosedur hukum yang ada. Termasuk dalam menghadapi pemeriksaan hukum atas kasus yang saat ini sedang berlangsung,” pungkasnya.(il)