Penulis: Rahmat

Deteksi9-PASURUAN, 24 JULI 2025 -* Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menutup Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Prov. Jatim di Kebun Raya Purwodadi Kab. Pasuruan pada Rabu (23/7) malam. Yang mana kegiatan ini digelar tanggal 20-23 Juli 2025

Gubernur Khofifah memastikan provinsi Jawa Timur semakin siap, sigap dan tangguh dalam menghadapi bencana.

” Sebagian besar daerah di Jatim merupakan daerah rawan bencana maka saya menegaskan pentingnya optimalisasi penguatan sistem kesiapsiagaan, penanganan darurat, dan pemulihan pascabencana,” tegasnya.

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengharapkan kegiatan ini dapat meningkatan kesadaran bersama atas pentingnya penanggulangan bencana, yang dikemas melalui pendekatan budaya sebagai sarana edukasi.

Ia pun optimistis Jawa Timur akan menjadi provinsi tangguh bencana, yang tidak hanya siap, tetapi juga sigap menghadapi setiap potensi ancaman, baik alam maupun non-alam.

“Kita optimis Jatim bisa jadi teladan dan pusat pembelajaran penanggulangan bencana di kawasan Timur Indonesia. Sebagai Gerbang Baru Nusantara tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya,” urainya.

Tak hanya itu, secara khusus Gubernur Khofifah juga memberikan apresiasi kepada petugas BPBD dari seluruh Kabupaten/Kota seluruh Jawa Timur.

Ia mengatakan, kesigapan, kecekatan, kerja keras dan dedikasi seluruh petugas BPBD menjadi salah satu instrumen penting yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. BPBD disebutnya menjadi garda terdepan yang dicari masyarakat saat terjadi bencana.

Ucapan apresiasi kepada seluruh petugas BPBD dirasakan tidaklah cukup. Untuk itu, ia mengajak seluruh undangan dan masyarakat bersama-sama berterima kasih dan mendoakan keselamatan seluruh petugas BPBD.

“Kawan-kawan semuanya semoga tetap sehat dan terus memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat,” ucap Khofifah.

“Ketika panjenengan berada di area bencana dan memberikan layanan kebencanaan, Insya Allah pahala dan jariyah panjenengan akan memudahkan kita menuju surganya Allah SWT,” imbuhnya.

Merespon Gubernur Khofifah, Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana Dan Konflik Sosial Kemenko PMK RI Dr. Lilik Kurniawan mengapresiasi kesiapan Pemprov Jatim dalam mengantisipasi bencana melalui Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025.

Ia meyakini melalui seringnya latihan dan _upgrade_ pengetahuan dan ketrampilan semacam ini Jawa Timur akan memiliki budaya Tangguh Bencana.

“Guna mewujudkan budaya Tangguh Bencana juga diperlukan kolaborasi Top Down dan Bottom Up dari pemerintah dan masyarakat,” ucapnya.

Top Down dimana Pemprov Jatim telah menyiapkan segala sarana prasarana dan segala kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Sedangkan Bottom Up, masyarakat harus menjadi masyarakat yang tangguh dengan memahami jenis bencana apa yang ada di sekitarnya.

“Saya harap budaya tangguh bencana sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Sementara itu, Kalaksa BPBD Prov. Jatim Gatot Soebroto dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 440 orang peserta dari 37 Kab/Kota di Jatim kecuali Kota Mojokerto.

Melalui Gelar Peralatan Tahun 2025 ini, diharapkan dapat menjaga kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin antara BPBD Provinsi dengan BPBD Kab/Kota, TNI/POLRI serta OPD terkait lainnya.

“Harapannya juga dapat melakukan pengecekan terhadap ketrampilan, upgrade kecakapan personil sekaligus kondisi peralatan yang dimiliki BPBD,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dalam Gelar Peralatan Penanggulangan Bencana Tahun 2025 ini digelar berbagai macam lomba yaitu Lomba Chainsaw, Lomba Penataan Logistik, Lomba Yel Yel, Lomba Pendirian Tenda, Lomba Jungle Rescue hingga Partisipan Terbaik. Di berbagai lomba tersebut ditetapkan BPBD Kab. Jember sebagai Juara Umum.

Yang juga spesial, BPBD Prov. Jatim menerima penghargaan dari Kemenko PMK RI atas komitmennya dalam menyelenggarakan Gelar Peralatan Kebencanaan selama dua tahun berturut-turut.(il)

Deteksi9-Surabaya-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Provinsi Jawa Timur punya kantor yang berlokasi di Jalan Jemur Andayani I Surabaya. Kantor diresmikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Jumat (18/7).

Bersama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dan Anggota DPD RI dari Provinsi Jawa Timur AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, Gubernur Khofifah melakukan penandatanganan prasasti yang sekaligus menyatakan kantor ini resmi beroperasi.
Berdiri di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, kantor DPD RI Jawa Timur ini merupakan  hibah lahan Pemprov Jawa Timur, yang kemudian juga dibangunkan dengan menggunakan APBD Pemprov Jatim sebesar Rp16,277 miliar. Terdiri dari 2,5 lantai, gedung ini memiliki total bangunan sebesar 1.714,6 meter persegi.

(Kanto DPD RI Jawa Timur Dijalan Jemur Andayani 1 Surabaya)

Adanya kantor tersebut, diharapkan dapat membangun ke-Indonesia-an dari proses keseharian mereka, dari proses pola pikir mereka, penguatan akademik mereka,” terangnya.
Karakter para mahasiswa, sebut Gubernur Khofifah, merupakan karakter Indonesia dengan karakter daerah sebagai penguat. Sehingga nafas penyerapan aspirasi mereka berseiring dengan misi besar DPD RI.
“Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini akan memberikan manfaat bagi segala proses produktivitas DPD RI terutama yang berasal dari Jawa Timur,” ujar Gubernur Khofifah.
“Sehingga membuat masyarakat semakin dekat dan mudah dalam menyalurkan aspirasinya,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengatakan bahwa Kantor DPD RI di Jawa Timur tidak hanya sekedar gedung. Namun juga bentuk nyata dari kolaborasi kelembagaan antara DPD RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Maka tentu atas nama DPD RI, kami semua mengucapkan apresiasi dan terima kasih luar biasa untuk Jawa Timur yang sudah secara terbuka, transparan, dan dengan inisiatif baik menghibahkan lahan dan pendanaannya.

(Foto 4 Anggota DPD RI dari Jawa Timur)
Ini mencerminkan keyakinan dan komitmen Jawa Timur akan peran DPD dalam kenegaraan,” ungkap Sultan.
DPD RI memiliki kantor di 35 provinsi Indonesia. Dari jumlah itu,  enam di antaranya merupakan kantor milik sendiri. Sedangkan, 17 kantor berstatus pinjam pakai dari pemerintah, dan 12 lainnya berstatus sewa. Sementara, tiga provinsi yang meliputi Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Selatan masih dalam proses (il)

Deteksi9-GRESIK, 12 JULI 2025–Komitmen kuat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam melindungi dan memberdayakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali mendapat pengakuan nasional. Kali ini, penghargaan datang dari Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Abdul Kadir Karding.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Abdul Kadir Karding kepada Gubernur Khofifah yang diwakili oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Sigit Priyanto, dalam acara Launching Desa Migran Emas di Wahana Ekspresi Poesponegoro, Kabupaten Gresik, Jumat (11/7).

Menurut Gubernur Khofifah, penghargaan ini bukan semata bentuk apresiasi, melainkan menjadi momentum meningkatkan dan menguatkan perlindungan yang menyeluruh bagi PMI asal Jawa Timur. Bahwa dalam hal ini Jatim dinilai terdepan dalam melindungi pekerja migran.

“Penghargaan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk memperluas jangkauan perlindungan dan memberdayakan lebih banyak PMI, baik yang sedang bekerja di luar negeri, yang akan berangkat, maupun yang telah kembali,” kata Khofifah.

Pemprov Jatim kata Khofifah, hingga saat ini menjadi provinsi dengan penempatan PMI tertinggi secara nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga Februari 2025, sebanyak 11.265 PMI telah diberangkatkan ke berbagai negara, terdiri dari 5.438 orang pada Januari dan meningkat menjadi 5.827 orang pada Februari.

Bahkan proyeksi dari Pusat Data dan Informasi BP2MI menunjukkan bahwa total penempatan PMI asal Jatim sepanjang tahun 2025 diperkirakan mencapai 70.422 orang, meningkat dari realisasi tahun 2024 yang berjumlah 69.594 orang.

Hal ini menjadikan Jatim sebagai daerah penyumbang tenaga kerja migran terbesar dan sekaligus menjadi tolok ukur praktik migrasi aman di tingkat provinsi.

“Jumlah ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja dari Jatim. Namun ini juga menjadi tantangan besar dalam hal perlindungan. Maka, edukasi dan literasi menjadi prioritas kami agar para calon PMI dan keluarganya memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran yang tidak resmi,” ucapnya.

Menurutnya sejauh ini, Pemprov Jatim telah menjalankan berbagai program strategis bagi PMI. Mulai dari edukasi pra-penempatan, fasilitasi dokumen legal, penguatan balai pelatihan kerja, hingga pemberdayaan purna migran dengan pelatihan wirausaha dan kemudahan akses KUR dari perbankan.

“Kita ingin agar hasil kerja keras para PMI itu tidak berhenti di remitansi. Lebih dari itu, kita ingin para PMI kita tumbuh menjadi pengusaha, menjadi motor ekonomi desa. Harus pulang sebagai juragan, jangan sampai menjadi korban,” tegasnya

Gubernur perempuan pertama di Jatim ini juga mengapresiasi hadirnya program Desa Migran Emas yang dicanangkan Kementerian PPMI sebagai bentuk peningkatan dari program Desmigratif. Ia menyebut program ini sangat relevan dengan kebutuhan desa-desa kantong migran.

“Desa harus menjadi garda terdepan dalam edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan migran. Maka Desa Migran Emas ini kita sambut sebagai peluang besar membangun desa dari migrasi yang aman dan produktif,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, LPK, komunitas migran, hingga sektor swasta untuk terus membangun kolaborasi dalam pelindungan PMI.

“Pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri. Ini harus dilakukan bersama. Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak sangat penting sehingga mewujudkan terciptanya migrasi aman,”

Deteksi9-SURABAYA -Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Prof Dr Nur Basuki Minarno SH M Hum turut berkomentar terkait ramainya pemberitaan pemanggilan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa oleh KPK.

Khofifah diketahui diperiksa KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022.

Prof Basuki menilai pemanggilan Gubernur Khofifah adalah sesuatu yang lumrah terutama karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Jadi kalau gubernur dimintai keterangan itu sangat wajar. Tapi yang perlu dicatat jikalau ada seseorang diperiksa sebagai saksi, belum tentu mereka terlibat,” tegas Prof Basuki pada media, Kamis (10/7/2025).

Dikatakannya, KPK dalam melakukan penyidikan tentu perlu memperoleh keterangan dari banyak sumber. Mulai dari saksi, ahli, atau keterangan tersangka. Pemeriksaan saksi ini sangat penting karena saksi inilah pihak yang mengetahui, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa.

“Dan keterangan saksi itupun tidak berdiri sendiri karena nantinya akan dicocokkan dan dilihat apakah memiliki kesesuaian, berelevansi dengan data yang lain,” ujarnya.

Terlebih kasus ini konteksnya adalah dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jawa Timur.

“Kalau gubernur tidak diperiksa ya akan menjadi aneh karena produknya pengeluaran anggaran kan pergub. Tapi kembali lagi yang ditekankan, tidak selalu yang diperiksa sebagai saksi adalah pihak yang terlibat dalam permufakatan jahat,” imbuh Prof Basuki.

Lebih lanjut ia pun menegaskan kasus ini adalah kasus dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022. Yang mana kasusnya adalah terkait hibah pokok-pokok pikiran (pokir).

Dana hibah ini dialokasikan untuk menindaklanjuti pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang didapat dari hasil reses atau rapat dengar pendapat DPRD yang menjadi bahan pertimbangan atau dasar dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pokir menjadi mekanisme penyaluran dana APBD untuk mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, berdasarkan usulan yang disampaikan oleh anggota DPRD. 

“Prinsipnya dalam hukum pidana siapa yang melakukan kesalahan, maka dialah yang dimintai tanggung jawab pidana. Dalam pemberian hibah pasti melibatkan eksekutif dengan legislatif dalam perencanaan dan penganggaran sampai ditetapkannya APBD,” tegas Prof Basuki.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 21 orang tersangka. Sebanyak 21 tersangka itu terdiri dari 4 penerima suap dan 17 pemberi suap.

Para tersangka penerima suap itu terdiri dari 3 orang penyelenggara negara dan 1 orang staf penyelenggara negara. Sementara, dari 17 tersangka pemberi suap, 15 di antaranya adalah pihak swasta, sedangkan 2 orang lainnya adalah penyelenggara negara.

“Jika kemudian dalam pelaksanaannya ada pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian daerah, maka pihak tersebutlah yang harus bertanggung jawab,” urainya.

Hal senada juga disampaikan Pakar Hukum Administrasi Universitas Airlangga (Unair) Emanuel Sujatmoko. Ia optimistis masyarakat maupun pihak yang berwenang tak mudah tergiring opini dengan pernyataan saling serang yang dilontarkan para saksi dalam kasus ini.

“Karena APH dalam menentukan apakah itu peristiwa memuat unsur pidana atau tidak itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdiri dari alat bukti dan barang bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik. Bukan atas penilaian ataupun asumsi dari seseorang atau saksi. Terlebih saksi yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dalam perkara tersebut,” urai Emanuel.

Diketahui, KPK melakukan pemeriksaan pada Gubernur Khofifah sebagai saksi terkait kasus dugaan kasus dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Jawa Timur 2019-2022.

“Kami optimis Gubernur Khofifah menjalani pemeriksaan swbagai bentuk tanggung jawab, dan saya juga percaya seluruh pejabat di Jatim menaati dan menjalankan prosedur hukum yang ada. Termasuk dalam menghadapi pemeriksaan hukum atas kasus yang saat ini sedang berlangsung,” pungkasnya.(il)

Deteksi9-Surabaya-Saiful Ma’arif dilantik menjadi Ketua DPD Partai NasDem Surabaya yang dilakukan serentak pengurus DPD dan DPC se-Kota Surabaya. Acara tersebut sebagai momentum penting konsolidasi kekuatan NasDem Surabaya, menyongsong agenda politik 2029 dan 2031.

Di hadapan ratusan kader, serta jajaran pengurus yang dilantik, Ketua DPW Partai NasDem Jawa Timur, Lita Machfud Arifin (LMA), menyampaikan pidato politik yang inspiratif dan penuh makna serta menegaskan politik bukan sekadar alat kekuasaan, juga sarana untuk pengabdian nyata bagi rakyat.

“Saya masuk ke dunia politik bukan karena ambisi, tapi karena keyakinan bahwa jika orang-orang baik menjauh dari politik, maka ruang itu akan diisi oleh mereka yang tidak punya niat baik. Politik harus jadi ladang amal, bukan jalan kepentingan pribadi,” ungkap Lita, anggota Komisi X DPR RI ini.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Surabaya yang baru, Saiful Ma’arif, menyatakan komitmennya untuk menjalankan amanat partai dalam mewujudkan restorasi di Kota Surabaya.
“Restorasi adalah perubahan yang nyata, bukan hanya wacana. Kami akan menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Apa yang diharapkan warga, itulah yang akan kami perjuangkan,” ujar Saiful.
Ia menargetkan perluasan basis politik NasDem di Surabaya dari lima menjadi tujuh dapil pada periode mendatang.

Saat ini kita pegang lima dapil, dan kita yakin bisa naik menjadi tujuh. Meskipun regulasi belum berubah, target kita adalah tujuh kursi. Kita akan bekerja habis-habisan untuk mencapainya,” tegasnya.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan daerah, Saiful melihat ini sebagai peluang taktis untuk memperkuat peran NasDem secara lokal.
“2029 kami targetkan minimal dua kursi dari dapil Surabaya-Sidoarjo untuk DPR RI. Kita akan kolaborasi erat dengan Sidoarjo. Tahun 2031 nanti, kita pastikan Surabaya bisa mendapatkan lima sampai tujuh kursi DPRD,” ujarnya optimis.
Dengan semangat “Wes Wayae” (sudah saatnya), Saiful mengajak seluruh kader NasDem untuk bergerak bersama.
“Wes wayae NasDem memimpin perubahan. Wes wayae Surabaya bangkit. Kolaborasi dan restorasi harus kita wujudkan,” tandasnya (il)